topmetro.news – Kinerja Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan mendapat sorotan dari Ketua Komisi IV DPRD Medan, Haris Kelana Damanik. Ia berulangkali mengingatkan Dishub selaku konterpart Komisi IV agar terus meningkatkan penataan parkir guna memaksimalkan retribusi parkir.
“Dishub Medan harus terus melakukan penataan parkir. Selain perbaikan kesemrawutan lalu lintas juga akan memaksimalkan perolehan retribusi parkir,” ungkap Haris Kelana Damabik ST kepada wartawan, Minggu (12/6/2022) terkait upaya Dishub menata parkir sekaligus peningkatan Peningkatan Asli Daerah (PAD).
Ia meminta, Dishub Medan agar terus melakukan pembenahan pengelolaan parkir.
“Tujuannya agar PAD Kota Medan dari sektor parkir terus meningkat. Sama halnya kesemrawutan lalin semakin tertib,” ujarnya.
Lanjut Haris, selain penataan parkir yang belum maksimal, juga masih rentan akan terjadinya kebocoran. Hal demikian mengakibatkan tidak tercapainya target retribusi yang dibebankan ke Dishub setiap tahunnya.
“Kita mempertanyakan sistem pengelolaan dan realisasi retribusi parkir dari KIM dan kawasan Pelabuhan Belawan,” bebernya.
Menurutnya, jika saja pengelolaan parkir di ke dua kawasan itu dikelola dengan bagus.Dipastikan PAD dari retribusi parkir akan bertambah signifikan. “Itu cukup potensi menambah PAD,” imbuh Haris.
Sama halnya dengan program E-Parking harus lebih ditingkatkan lagi dan diawasi pelaksanaanya. Sehingga agar terjadi peningkatan PAD yang signifikan.
Pengelolaan Parkir
Tambah Haris, terkait pengelolaan parkir di Medan masih banyak yang perlu di benahi. Seperti dugaan banyak kebocoran dan masih ada kutipan parkir di perkantoran pemerintah.
“Banyak laporan dari masyarakat terkait masih bobroknya pengelolaan parkir di Medan. Salah satunya, kawasan perkantoran pemerintahan juga dikutip parkir. Padahal hal tersebut tidaklah dibolehkan,” sebut Haris.
Bahkan, dalam pemandangan umumnya Fraksi Gerindra DPRD Medan terkait LPJ Walikota Medan Tahun 2022 yang Haris sampaikan minggu lalu.
Fraksi Gerindra meminta agar oknum-oknum yang melakukan pungli terhadap parkir supaya dapat tindakan tegas sehingga tidak terjadi lagi kebocoran.
“Hal itu jangan sampai terulang kembali ada oknum yang di OTT melakukan pungli dilapangan. Hal itu jelas perlu adanya pengawasan yang ketat dan diberikan sanksi yang tegas bagi oknum tersebut, ” sebutnya.
Selain itu, masih dalam pemandangan umumnya, Fraksi Gerindra juga minta kepada Walikota Medan untuk mengusut tuntas adanya dugaan praktik calo penerimaan honorer di Dinas Perhubungan. Di mana baru-baru ini terjadi ada oknum menerima uang sebesar Rp80.000.000 (delapan puluh juta rupiah).
Dugaa itu harsu ditelusuri kemana saja uang itu mengalir, jika memang terbukti pelakunya harus ditindak tegas dan dipidanakan karena sudah menggelapkan uang rakyat. Perilaku calo-calo seperti ini tidak seharusnya terjadi. Bisa jadi masih banyak korban-korban yang lain yang belum terungkap.
Dalam kesimpulan pemandangan umum Fraksi Gerindra DPRD Medan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemko Medan harus dapat meningkatkan dan memaksimalkan keseriusan kinerja, efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah.
Sebab masa yang akan datang kota Medan akan membutuhkan sumber-sumber pembiayaan pembangunan yang semakin besar guna mendukung percepatan dan perluasan pembangunan kota Medan.
Sedangkan dari sisi belanja harapannya dapat terus ditingkatkan kinerja pembangunan sesuai dengan saran-saran yang telah diberikan dan ditetapkan.
reporter : Thamrin Samosir
